Reformasi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan (2009-2014)

Susilo Bambang Yudhoyono image by kompasiana.com

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden keenam RI sekaligus presiden pertama RI yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara langsung. Beliau bersama Jusuf Kalla dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Pemberantasan KKN adalah fokus utama dalam pemerintahannya di samping isu terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan kasus perdagangan manusia juga menjadi fokus pemerintahannya. Pada pemerintahannya terjadi berbagai peristiwa bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir dan sebagainya, padahal pemerintah masih darus dihadapkan pada perbaikan ekonomi. Bagi sebagian besar rakyat, pemerintahnya dianggap sebagai pemerintah penataan birokrasi. Akan tetapi, hal ini tidak berjalan dengan mulus tanpa hambatan karena masih menimbulkan prokontra di tengah masyarakat. Usahanya antara lain dalam pemberantasan KKN, dimana Indonesia masih dikenal sebagai negara yang sangat korup di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan tidak tebang pilih terhadap para pejabat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Pada masa ini pula, wakil presiden Yusuf Kalla berusaha menangani masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk itu, wapres mengadakan perjanjian Helsinki. Dengan perjanjian itu, upaya perdamaian dengan GAM pun dapat ditangani dengan baik. Namun, yang menjadi ketidaksenangan rakyat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah keberpihakannya terhadap Amerika Serikat. Buktinya adalah dengan diperpanjangnya kontrak dengan Freeport. Selain itu, blok minyak cepu juga di serahkan kepada Exxon Mobile Oil, yaitu perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan yang berbau neoliberalisme sangat kental sehingga membuat popularitas SBY dimata masyarakat semakin menurun.

Walaupun Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono menurun pada periode 2004-2009 karena kebijakan-kebijakannya yang terkesan neoliberalisme, tapi dukungan dari rakyat tetap besar. Buktinya, saar pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2009 partai Demokrat yang merupakan partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kemenangan. Sedangkan pada pemilu presiden, Susilo Bambang Yudhoyono yang maju kembali sebagai calon presiden dengan mengandeng Boedionon sebagai wakil presidennya ternyata juga lulus verifikasi KPU dan pada akhirnya memenangkan pemilu presiden 2009 dengan mengalahkan suara dari kontestan lainnya. Tentu hal ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia menganggap jika Susilo Bambang Yudhoyono masih yang terbaik untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Kemengan pemilu presiden tahun 2009, membuat Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Boediono dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Bagi Susilo Bambang Yudhoyono, ini adalah periode keduanya menjabat menjadi presiden. Untuk menjalankan pemerintahan, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kabinet ini, para calon menteri harus melalui beberapa tahapan fit and propertest sebelum diangkat menjadi menteri. Fit and Propertest adalah semacam uji kelayakan bagi calon menteri dalam menduduki jabatannya nanti. Hal ini baru dilaksanakan pada kabinet terbaru ini. Selain itu, hal baru yang lain pada kabinet adalah munculnya jabatan wakil menteri yang bertugas membantu tugas para menteri.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasl dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah partai Golkar yang bergabing setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.

Baca Juga : Reformasi Masa Pemerintahan Habibie (1998-1999)

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, dan Pilpres untuk pemilihan eksekutif. Akan tetapi, untuk yudikatif pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

Pada periode pemerintahan yang akan datang, Susilo Bambang Yudhoyono sudak tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden Indonesia. Hal ini di karenakan peraturan undang-undang yang mengatur seseorang hanya bisa menjabat presiden maksimal dua kali periode pemerintahan.

Sumber: KTSP Semester 1 Sejarah IPA TUNTAS