Siapa Alan Walker?

Alan Olav Walker lahir di Northampton Inggris pada 24 Agustus 1997 menurut Wikipedia Bahasa Indonesia. Siapa Alan Walker? Pertanyaan ini muncul setelah aku liat video Fadednya di Youtube. Bukan main, video Fadednya telah mencapai 1.006.552.249 Views, 6.000.000 Liked setelah dirilis pada tanggal 3 Desember 2015.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ia tinggal di Northampton, Inggris kemudian pindah dan tinggal di Norwegia bersama ibunya yang berkebangsaan Norwegia pada saat umur dua tahun. Walker menemukan minatnya di dunia komputer dan mulai belajar bahasa pemograman dan desain grafis. Walaupun ia tidak memiliki sejarah musik, ia kemudian belajar cara memproduksi musik dari channel-channel Youtube secara otodidak dan pada tahun 2002 ia mulai membuat musik sendiri dengan menggunakan aplikasi FL Studio.

Baca Juga : Nikola Tesla

Kemudian pada tahun 2015, Walker mulai di kenal setelah lagu pertamanya berjudul Fade dirilis ke Youtube melalui NCS Label (NoCopyrightSounds), dan lagu ini juga yang kemudian di remaster ulang menjadi Faded dan di rilis bersama Iselin Solheim (Norwegian) pada tanggal 25 November 2015.

Lagu Faded menjadi fenomenal di beberapa negara eropa dan menjadi lagu terbaik di Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, Irlandia, Italia, Spayol, Jerman, Belanda, Britania Raya, dan Amerika Serikat. dan beberapa negara di Asia.

Alan Walker - Alone On 1 Des 2015

Lost in your mind
I wanna know
Am i losing my mind?
Never let me go

If this night is not forever
At least we are together
I know i'm not alone
I know i'm not alone

Anywhere, whenever
Apart, but still together
I know i'm not alone
I know i'm not alone

Unconscious mind
I'm wide awake
Wanna feel one last time
Take my pain away

If this nights is not forever
At least we are together
I know i'm not alone
I know i'm not alone
Anywhere, whenever
Apart, but still together
I know i'm not alone
I know i'm not alone

I know i'm not alone
I know i'm not alone
I'm not alone, i'm not alone
I'm not alone, I know, i'm not alone
I'm not alone, i'm not alone
I'm not alone, I know, i'm not alone

Alan Walker - Faded On 3 Des 2015

You were the shadow to my light
Did you feel us?
Another star
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alight

Where are you now?
Where are you now?
Where are you now?
Was it all in my fantasy?
Where are you now?
Were you only imaginary?

Where are you now?
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now?
Another dream
The monster's running wild inside of me
I'm faded
I'm faded
So lost, i'm faded
I'm faded
So lost, i'm faded

These shallow waters never met what i needed
I'm letting go a deeper dive
Eternal silence of the sea. I'm breathing alive

Where are you now?
Where are you now?
Under the bright but faded lights
You've set heart on fire
Where are you now? Where are you now?

Where are you now?
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now?
Another dream
The monster's running wild inside of me
I'm faded
I'm faded
So lost. i'm faded
I'm faded
So lost, i'm faded

Alan Walker Image by Merchworld.com

Oke, sekian, dan terima kasih buat yang sudah nyimak :)

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, Suwardi Suryaningrat, Ki Hadjar Dewantara, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantoro, Soewardi, Satu Sosok!

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat (EYD:Suwardi Suryaningrat, sejak 1972 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EYD: Ki Hajar Dewantara, beberapa menulisnya dengan bahasa jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro, atau di singgkat KHD), lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959. Adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan polopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. 

Ia adalah seorang pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah tahun emisi 1998.

Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ke-2 oleh Presiden RI, Soekarno, pada 28 November 1959 (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959)

Masa muda dan awal karier

Soewardi berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat antikolonial.

Aktivitas pergerakan

Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya.

Ki Hadjar Dewantara via google.com

Soewardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Douwes Dekker (DD). Ketika kemudian DD mendirikan Indische Partij, Soewardi diajaknya pula.

Als ik een Nederlander was

Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Soewardi. Ia kemudian menulis "Een voor Allen maar Ook Allen voor Een" atau "Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga". Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda" (judul asli: "Als ik een Nederlander was"), dimuat dalam surat kabar De Expres pimpinan DD, 13 Juli 1913. 

Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut : 

"Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya".

Beberapa pejabat Belanda menyangsikan tulisan ini asli dibuat oleh Soewardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap DD berperan dalam memanas-manasi Soewardi untuk menulis dengan gaya demikian.
Akibat tulisan ini ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Idenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka (atas permintaan sendiri). 

Namun demikian kedua rekannya, DD dan Tjipto Mangoenkoesoemo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda (1913). Ketiga tokoh ini dikenal sebagai "Tiga Serangkai". Soewardi kala itu baru berusia 24 tahun.

Dalam pengasingan

Dalam pengasingan di Belanda, Soewardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia). Di sinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europeesche Akte, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya.

Baca Juga : Fakta Unik Nikola Tesla 

Dalam studinya ini Soewardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri.

Taman Siswa

Soewardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara via www.smpsintjoseph.org

Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. (di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan). Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa.

Pengabdian pada masa Indonesia merdeka

Dalam kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia (posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) yang pertama. 

Presiden Soekarno menjenguk Ki Hadjar Dewantara via www.smpsintjoseph.org

Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.H.C.) dari universitas tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959).

Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.

Dikutip dan di bagikan ulang dari Pahlawan Nasional Indonesia Software karya Isnaini semoga bermanfaat!

Reformasi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan (2009-2014)

Susilo Bambang Yudhoyono image by kompasiana.com

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden keenam RI sekaligus presiden pertama RI yang dipilih oleh rakyat Indonesia secara langsung. Beliau bersama Jusuf Kalla dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Pemberantasan KKN adalah fokus utama dalam pemerintahannya di samping isu terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan kasus perdagangan manusia juga menjadi fokus pemerintahannya. Pada pemerintahannya terjadi berbagai peristiwa bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir dan sebagainya, padahal pemerintah masih darus dihadapkan pada perbaikan ekonomi. Bagi sebagian besar rakyat, pemerintahnya dianggap sebagai pemerintah penataan birokrasi. Akan tetapi, hal ini tidak berjalan dengan mulus tanpa hambatan karena masih menimbulkan prokontra di tengah masyarakat. Usahanya antara lain dalam pemberantasan KKN, dimana Indonesia masih dikenal sebagai negara yang sangat korup di dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan tidak tebang pilih terhadap para pejabat yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Pada masa ini pula, wakil presiden Yusuf Kalla berusaha menangani masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk itu, wapres mengadakan perjanjian Helsinki. Dengan perjanjian itu, upaya perdamaian dengan GAM pun dapat ditangani dengan baik. Namun, yang menjadi ketidaksenangan rakyat terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah keberpihakannya terhadap Amerika Serikat. Buktinya adalah dengan diperpanjangnya kontrak dengan Freeport. Selain itu, blok minyak cepu juga di serahkan kepada Exxon Mobile Oil, yaitu perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan yang berbau neoliberalisme sangat kental sehingga membuat popularitas SBY dimata masyarakat semakin menurun.

Walaupun Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono menurun pada periode 2004-2009 karena kebijakan-kebijakannya yang terkesan neoliberalisme, tapi dukungan dari rakyat tetap besar. Buktinya, saar pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2009 partai Demokrat yang merupakan partai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kemenangan. Sedangkan pada pemilu presiden, Susilo Bambang Yudhoyono yang maju kembali sebagai calon presiden dengan mengandeng Boedionon sebagai wakil presidennya ternyata juga lulus verifikasi KPU dan pada akhirnya memenangkan pemilu presiden 2009 dengan mengalahkan suara dari kontestan lainnya. Tentu hal ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia menganggap jika Susilo Bambang Yudhoyono masih yang terbaik untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Kemengan pemilu presiden tahun 2009, membuat Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Boediono dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Bagi Susilo Bambang Yudhoyono, ini adalah periode keduanya menjabat menjadi presiden. Untuk menjalankan pemerintahan, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kabinet ini, para calon menteri harus melalui beberapa tahapan fit and propertest sebelum diangkat menjadi menteri. Fit and Propertest adalah semacam uji kelayakan bagi calon menteri dalam menduduki jabatannya nanti. Hal ini baru dilaksanakan pada kabinet terbaru ini. Selain itu, hal baru yang lain pada kabinet adalah munculnya jabatan wakil menteri yang bertugas membantu tugas para menteri.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasl dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah partai Golkar yang bergabing setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.

Baca Juga : Reformasi Masa Pemerintahan Habibie (1998-1999)

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip struktural sistem politik Indonesia, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, dan Pilpres untuk pemilihan eksekutif. Akan tetapi, untuk yudikatif pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.

Pada periode pemerintahan yang akan datang, Susilo Bambang Yudhoyono sudak tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai presiden Indonesia. Hal ini di karenakan peraturan undang-undang yang mengatur seseorang hanya bisa menjabat presiden maksimal dua kali periode pemerintahan.

Sumber: KTSP Semester 1 Sejarah IPA TUNTAS

Reformasi Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Megawati Soekarnoputri image by tahuberita.com

Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden pada tanggal 31 Juli 2001. Tugas yang dihadapi Megawati dalam menjajakan pemerintah cukup berat karena harus menyelesaikan masalah ekonomi dan menegakan hukum. Hal-hal yang dilakukan saat pemerintahan Megawati, antaara lain:

1. Era pemerintahan Orde Baru telah mewariskan utang sebesar US$ 150,80 miliar (pemerintahan dan swasta). Kebijakan presiden untuk hal ini adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ketika tanggal 12 April 2002. Pada tahun 2003, pemerintah menganggarkan pembayaran utang luar negeri sebesar 116, 3 triliun. Menurut kebijakan tersebut, utang Indonesia berkurang menjadi US$ 134,66 miliar. Salah satu keputusan pemerintah yang penting pula adalah Indonesia menghentikan kerja samanya dengan IMF

2. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia hanya US$ 465. Berkat kebijakan pemulihan situasi keamanan, Indonesia menjadi tenang sehingga pemerintah berhasil menaikan pendapatan per kapita menjadi sekitar US$ 930.

3. Ketenangan Megawati juga di sambut oleh pasar, tidak sampai satu bulan setelah di lantik, kurs melonjak ke Rp. 8.500,00 per dolas AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.

4. Dalam menyikapi agar terjadi pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi, presiden melakukan langkah yang terbilang kontroversional, yaitu dengan melakukan privatisasi BUMN di tahun 2003. Saat itu, indosat dijual dan terbukti mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi 4,1% dan iflasi hanya 5,06%. Privatisasi adalah penjualan perusahaan negara dalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari intervensi-intervensi politik dan pembayaran utang negara.

5. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$ 57,158 miliar dan impor tercatat US$ 1,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US$ 61.02 miliar dan impor meningkat ke angka US$ 32,39 miliar

6. Kebijakan pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk 2003 melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2002. KPK merupakan lembaga hukum negara yang mempunyai hak antibodi atau kekebalan terhadap intervensi kekuasaan sehingga diharapkan KPK mampu melakukan pemberantasan korupsi dengan bersih. Kinerja KPK mengalami peningkatan sietiap tahunnya, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang dapat di ungkap KPK. Akan tetapi, KPK masih dianggap tebang pilih dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Presiden Megawati dianggap sebagai peletak dasar kehidupan demokratis. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemilu 2004 yang berjalan aman dan damai. Selain itu, pemilu 2004 juga merupakan pemilu yang memilih anggota legislatif dan pasangan presiden wakil presiden secara langsung. Pemilu legislatif adalah pemilu tahapan pertama dari rangkaian pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti oleh 24 parpol dan dilaksanakan tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan memilih parpol sebagai syarat pemilu presiden. Anggota parpol peserta pemilu akan dicalonkan sebagai anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Parpol yang mendapatkan suara 3 % atau lebih besar berhak mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden ke pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: Reformasi Masa Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Hasil pemilu legislatif 2004, antara lain: Golkar 128 kursi, PDI perjuangan 109 kursi, PPP 58 kursi dan partai Demokrat (PD) 57 kursi. Dalam pemilu presiden putaran pertama, ada 5 pasangan calon peserta pemilu. Mereka adalah Wiranto-Sholahuddin Wahid, Megawati-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Yang mendapat suara tertinggi adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan 33,57% suara disusul Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan 26,61% suara. 

Karena belum ada yang mencapai suara 50% lebih, maka diadakan pemilu presiden tahap II dengan peserta dua kontestan peraih suara terbanyak seperti tersebut diatas. Hasil pemilu tahap II ini Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi memperoleh suara 39,38% dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla mendapat suara 60,62%. Jadi, yang menjadi presiden dan wakil presiden pasca pemilu masa periode 2004-2009 adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakilnya Jususf Kalla.

Sumber: KTSP Semester 1 Sejarah IPA TUNTAS

Reformasi Masa Pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) image by google.com

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah presiden keempat RI menggantikan B.J. Habibie. Beliau terpilih menjadi presiden sejak 29 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pesaing utamanya menjadi presiden, yaitu Megawati Soekarnoputri mendampinginya sebagai wakil presiden. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Gus Dur membentuk Kabiner Persatuan Nasional karena didalamnya terdapat banyak latar golongan yang berbeda-beda, baik dari berbagai parpol, nonpartisan, maupun dari TNI. Beliau melakukan dua reformasi besar, yaitu menghapuskan Departemen Penerangan karena dianggap sebagai senjata Orde Baru untuk menguasai media dan membubarkan Departemen Sosial yang di anggap korup.

Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur adalah sebagai berikut:

a. Pengunduran diri menteri koordinator pengentasan kemiskinan
Muncul berbadai spekulasi mengenai mundurnya menteri koordinator pengentasan kemiskinan (Menko Taskin) yang waktu itu dijabat Hamzah Haz. Dugaan yang pertama adalah bahwa Gus Dur menuduh beberapa menteri di Kabinetnya melakukan korupsi waktu selama Gus Dur berada di Amerika Serikat. Dugaan kedua muncul karena ketidaksenangan Hamzah Haz terhadap Gus Dur. Hal ini dikarenakan Gus Dur begitu dekat dengan negara Israel. Padahal, Israel adalah negeri yang di benci kaum muslim. Hamzah Haz sendiri merupakan pemimpin partai islam yang cukup besar, yaitu PPP. Walaupun sama-sama dikenal sebagai orang Nahdatul Ulama, namun pemikiran Gus Dur dianggap terlalu liberal.

b. "jalan-jalan ke luar negeri
Salah satu sikap Gus Dur yang di anggap kontroversi adalah seringnya Gus Dur berkunjung ke luar negeri tanpa alasan yang kuat. Padahal, masalah dalam negeri saja masih banyak yang harus dibenahi. Pada Januari tahun 2000, Gus Dur berkunjung ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia, dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Pada bulan Februari, Gus Dur mengunjungi Benua Eropa, yaitu ke negara Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalan pulangnya Gus Dur juga mengunjungi Korea Selatan, India, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Bulan April mengunjungi Afrika Selatan terlebih dahulu dalam perjalannya menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali ke Indonesia singgah ke Meksiko dan Hongkong. Pada bulan Junim sekali lagi mengunjungi Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan negara-negara yang dikunjunginya.

c. Usulan pencabutan terhadap tap MPR No. XXV/MPRS/1966
Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 berisi tentang larangan paham marxisme dan leninisme (komunisme) di Indonesia. Usulan Gus Dur ini tentu saja mendapat reaksi keras dari bangsa Indonesia. Paham komunis adalah paham yang pernah melakukan pemberontakan di Indonesia. Tentu maksud Gus Dur tidak dapat diterima bangsa Indonesia dan justru melukai hati rakyat Indonesia. Hal ini pulalah yang membuat pamor Gus Dur merosot tajam. Bagi Gus Dur sendiri, usulan ini di munculkan karena menganggap peraturan tersebut tidak demokratis dan melanggar HAM.

d. Menjalin hubungan baik dengan Israel
Kebijakan kontroversi Gus Dur yang lain adalah dibukanya hubungan dengan Israel. Tentu hal ini membuat rakyat Indonesia khususnya umat Muslim Indonesia tidak dapat menerimanya. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad duta besar Palestina untuk Indonesia dalam sidang parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dus pada yayasan Simon Peres. Peristiwa ini benar-benar membuat citra Gus Dur sebagai wakil umat Islam semakin jauh.

e. Bruneigate dan Buloggate
Muncul pula peristiwa Bruneigate dan Buloggate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa kekayaan senilai $4 juta menghilang dari persedian kas Bulog. Tukang pijit Gus Dur menginformasikan bahwa dirinya diutus oleh Gus Dur mengambil uang di Bulog. Meskipun uang berhasil di kembalikan, namun lawan politik Gus Dur menganggap Gus Dur terlibat dalam skandal ini. Gus Dur juga dituduh menyimpan uang yang di berikan oleh Raja Brunei Darussalam yang sebenarnya untuk bantuan di Aceh sebesar $2 juta. Polemik ini masih beredar walaupun sekarang yang bersangkutan telah meninggal dunia.

f. Dekrit Presiden
Berkaitan dengan masalah Bruneigate dan Buloggate I, DPR mengeluarkan memorandum I dan memoreandum II kepada Presiden. Memorandum berisi tentang peringatan kepada presiden agar presiden memperbaiki kinerjanya dan lebih fokus menangani masalah negara sesuai dengan GBHN. Puncaknya digelar Sidang Istimewa MPR guna meminta pertanggungjawaban Gus Dur selaku presiden pada tanggal 1-7 Agustus 2001.

Pada tanggal 7 Juli 2001, Gus Dur bermaksud mengadakan kompromi politik dengan mengundang wakil-wakil dari partai politik guna membahas masalahnya dengan badan legislatif negara. Namun, dalam pertemuan tersebut, tidak ada satupun partai besar yang datang. Pada saat genting tersebut, presiden masih sempat mengganti Kapolri yang di nonaktifkan, yaitu Jendral Bimantoro dengan Komjen Chaerudin Ismail. Selanjutnya presiden melakukan konferensi pers yaitu dengan mengatakan bahwa apabila sampai 31 Juli 2001 tidak ada penyelesaian politik antara pemerintah dengan dewan legislatif maka dirinya akan menetapkan Indonesia dalam keadaan darurat politik. Rencana MPR untuk melakukan Sidang Istimewa dengan agenda pertanggungjawaban presiden, dinilai Gus Dur sebagai hal yang ilegal dan melanggar konstitusi. Namun waktu itu MPR justru mengadakan rapat dengan pimpinan dengan hasil mempercempat pelaksanaan Sidang Istimewa menjadi 21 Juli 2001 dan mengundang presiden dalam sidang tersebut agar melakukan pertanggungjawaban pada tanggal 23 Juli 2001. Menanggapi hal tersebut, presiden mengatakan tidak akan hadir dalam Sidang Istimewa MPR dengan mengatakan MPR telah melanggar tata tertib MPR dan bersifat ilegal. Beliau juga mengatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatan presiden karena harus mempertahankan UUD 1945. Meski demikian, presiden tetap menginginkan terjadinya kompromi politik secara damai.

Sementara itu, sejumlah pimpinan parpol besar datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri untuk memberikan dukungan untuk maju sebagai Presiden RI berkaitan dengan tidak menentunya kondisi politik. Puncaknya, presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 dini hari pukul 01.10 WIB. Pada 23 Juli 2001 pukul 08.00, melaui Sidang Istimewa MPR, MPR memutuskan bahwa Dekrit Presiden yang dikeluarkan telah melanggar haluan negara. Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) yang di bacakan langsung pada sidang tersebut.

Maklumat Presiden Replubik Indonesia

Setelah melihat dan memerhatikan dengan sesakma perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut dan memperparah krisis ekonomi serta menghalangi usaha penegakan hukum serta pemberantasan korupsi yang tidak mengindahkan lagi kaidah perundang-undangan.

Apabila tidak di cegah, akan segera menghancurkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa serta berdasarkan kehendak sebagian terbesar masyarakat Indonesia, kami selaku kepala negara Republik Indonesia, terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumatkan:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun.

3. Menyelamatkana gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung

Untuk itu kami menyerukan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa meridai negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta, 22 Juli 2001

Presiden Republik Indonesia

Panglima Tertinggi Angkatan Perang

KH. Abdurrahman Wahid

g. Sidang Istimewa MPR RI
Meskipun berjalan dengan sangat rumit karena dihujani berbagai interupsi, dan tidak dihadapi 2 dari 10 fraksi MPR (PKB dan PDKB) akhirnya anggota sebanyak 599 orang sepakat mengenai pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatan presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Pengangkatan Megawati didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR RI/2001. Masa jabatannya terhitung dari diucapkannya sumpah jabatan sampai berakhirnya masa jabatan pada 2004. Adapun Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden setelah dilakukan voting tertutup pada 26 Juli 2001.

Baca Juga: Reformasi Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Pada tanggal 9 Agustus 2001 Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk kabinet yang dinamakan kabinet Gotong Royong yang berisikan golongan profesional dan golongan parpol pendukung pemerintahan koalisi. Tugas pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz tergolong berat karena harus menyelesaikan masalah yang bertambah kompleks.

Sumber: Dari berbagai sumber KTSP IPA Sejarah semester 1

Peristiwa peristiwa penting yang terjadi menjelang terbentuknya Orde Baru

image by : google.com

Banyak peristiwa yang timbul saat menjelang terbentuknya Orde Baru, mulai dari tumbuh suburnya paham komunis yang pada akhirnya berkhianat kepada sistem pemerintah yang demokratis, namun pada akhirnya dapat digagalkan pada masa Orde Baru. Rakyat Indonesia menganggap pemerintah telah membiarkan ideologi komunis yang dapat menghancurkan bangsa dibiarkan tumbuh subur sampai pada akhirnya mampu melakukan pemberontakan.

Dari sekian peristiwa yang telah terjadi menjelang terbentuknya Orde Baru, ada beberapa yang penting untuk dicatat sebagai kronologi terbentuknya Orde Baru, berikut peristiwa yang terjadi menjelang terbentuknya Orde Baru :

1. Kesatuan aksi mahasiswa 

Pemberontakan PKI merupakan peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia di era Orde Lama, para pahlawan revolusi telah menjadi korban keganasan PKI tersebut. Bagi rakyat, ini adalah ketidaktegasan Presiden Soekarno yang pada waktu itu memerintah, pada akhirnya menimbulkan berbagai aksi demo menuntut mundurnya Presiden Soekarno dari jabatan kepresidenan.

Kesatuan aksi yang ada pada waktu antara lain, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAGI (Kesaksian Aksi Guru Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dan KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia). Semua kesatuan aksi itu kemudian bergabung menjadi Barisan Front Pancasila pada Tanggal 26 Oktober 1966. Menanggapi hal tersebut diadakanlah Sidang Istimewa pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara, maka tercetuslah Surat Perintah Sebelas Maret atau lebih dikenal dengan istilah Supersemar.

Baca Juga : Widji Thukul : Hanya ada satu kata : Lawan!

2. Pelaksanaan Supersemar 

Letjen Soeharto yang mengemban Supersemar tertanggal 11 Maret 1966, memiliki hak penuh dalam menjalankan hak dan kewajiban sementara, untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam negeri. Berikut langkah-langkah yang dijalankan pemerintahan Soeharto dalam mengatasi kegaduhan dalam negeri :

1. Tanggal 12 Maret 1966, membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
2. Tanggal 18 Maret 1966, mengamankan 15 menteri yang terlibat PKI
3. Tanggal 25 Juli 1966, membetuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora, atau disebut Dwidharma, yang bertujuan membangun dan mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi.

3. Dualisme kepemimpinan Nasional 

Dengan munculnya Kabinet Kerja bentukan Soeharto, maka telah muncul dualisme kepemimpinan. Disatu sisi, Presiden Soekarno masih tetap menjabat sebagai presiden secara resmi. Di sisi lain, Letjen Soeharto telah menjadi pelaksana tugas dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan adanya dualisme kepemimpinan ini akhirnya presiden Soekarno menyerahkan jabatannya secara penuh kepada Soeharto, pada Tanggal 23 Februari 1967. Presiden mengumumkan penyerahan kekuasaannya kepada Soeharto.

Penyerahan ini kemudian dikukuhkan dalam Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dalam Sidang Istimewa MPRS bulan Maret 1967. Pada Tanggal 27 Maret 1968, dalam Sidang Umum ke-V MPRS, Soeharto diangkat sebagai presiden RI berdasarkan Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968. Soeharto menjabat sebagai presiden sampai dengan terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu berikutnya. Akhirnya Indonesia memasuki era Orde Baru dengan memerintah Kabinet Pembangun I yang secara resmi dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968.

4. Terbentuknya Orde Baru 

Pada Tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada SOeharto dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS. Melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Mulai saat itu, Presiden Soeharto berkuasa penuh atas Republik Indonesia. Dengan pelantikan tersebut maka secara legal formal pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dinamakan Orde Lama berakhir, pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang kemudian disebut Orde Baru pun menjalankan pemerintahannya.

Semoga bermanfaat!

Latar Belakang dan Fakta Unik, Nikola Tesla

Gambar : Nikola Tesla

Nikola Tesla salah seorang ilmuan listrik yang revolusioner yang pernah hidup di abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 yaitu pada Juli tahun 1956 sampai dengan Januari 1856. Nikola Tesla adalah seorang penemu dan pengembang system AC (Alternating Current) sebagai sumber arus listrik.

Selain sebagai ilmuan terkemuka dizamannya, Nikola Tesla juga memiliki banyak fakta dan bukti sejarah yang mengambarkan betapa jeniusnya ilmuan yang memiliki julukan ilmuan gila, walaupun dizaman yang sama juga terdapat nama besar seperti Thomas A. Edison sang penemu dan pengembang system DC (Direct Current).

Nikola Tesla juga dikenal sebagai penemu yang penting dan terkemuka dizamannya walaupun banyak singgungan masalah yang kiat menerpa diakhir hidupnya, lepas dari itu semua, Nikola Tesla tetap di anggap sebagai penemu atau perintis yang membawa dampak baik bagi kelangsungan hidup manusia, seperti penemuan komunikasi tanpa kabel yang telah didemonstrasikan pada tahun 1893.

Latar Belakang Hidup Nikola Tesla

Nikola Tesla lahir 10 juli 1856 di Smiljan, pada masa kekaisaran Austria (atau lebih dikenal Kroasia), dan meninggal pada 7 januari 1943 di New York City, Amerika Serikat karena pembekkan pembuluh darah. Milutin Tesla, ayah kandung dari Nikola Tesla adalah seorang pemimpin ortodoks, sendangkan ibundanya Duka tesla (Nee Mandic) adalah ibu rumah tangga yang memiliki bakat sebagai pengrajin alat rumah tangga yang ulet dan kuat, yang di yakini ini jadi cikal bakal bakat yang diwarisi sang anak Nikola Tesla.

Gambar : Animasi Nikola Tesla

Fakta unik kehidupan Nikola Tesla

Selain diketahui sebagai ilmuan yang memiliki bakat yang tidak biasa, Nikola Tesla juga memiliki kisah hidup yang bisa dibilang eksentrik, berikut kisahnya :

1. Nikola Tesla mengaku hanya tidur 2 jam perhari

Mungkin akan terdengar agak gila jika manusia pada umumnya akan tidur 6-8 jam dalam sehari, tapi tidak berlaku untuk ilmuan yang satu ini. Nikola Tesla mengaku dia tidak pernah tidur lebih dari 2 jam dalam sehari, bahkan jika sedang serius dia akan tetap terjaga 2x24 jam. Sulit dipercaya!

2. Nikola Tesla dilahirkan saat terjadi badai petir

Saat itu, pada tanggal 9 dan 10 juli tengah malam tahun 1856 Nikola Tesla dilahirkan dan diiringi dengan badai petir yang besar, bidan yang saat itu mendampingi sang bunda mengatakan itu adalah suatu pertanda yang buruk dan anak ini akan hidup dalam kegelapan, namun ibunda Tesla menjawab "tidak, dia akan jadi anak yang hidup dalam dunia yang terang". Banyak yang beranggapan jika kejadian itu hanya kejadian biasa, namun tak sedikit yang beranggapan jika kejadian itu adalah suatu pertanda yang luar biasa.

03. Nikola Tesla tak pernah menikah selama masa hidupnya meski banyak wanita yang tergila gila

Kisah yang tak kalah unik adalah semasa hidup, Nikola Tesla tak pernah menikah, walau banyak wanita yang tergila gila dengan cintanya, namun dia tetap menahan diri untuk tetap tidak menikah. Nikola Tesla beranggapan bahwa menikah dan hubungan seks bisa membatasi kemampuannya dalam berpikir ilmiah.

03. Nikola Tesla memiliki kemampuan visualisasi tiga dimensi

Hal yang tak kalah menarik adalah kemampuan visualisasi tiga dimensi yang ia miliki, yang kemudian ia gunakan untuk mengendalikan pengalaman buruk masa lalunya untuk tetap fokus, tak hanya itu dia juga memiliki kemampuan fotografi yang juga ia gunakan untuk menghafal buku buku yang telah dia pelajari. Dan tak ia pungkiri kalau itu semua adalah karunia yang telah Tuhan anugerahkan untuknya.

04. Nikola Tesla pernah membuat eksperimen dengan melapisi dinding kelas anak anak dengan arus frekuensi tinggi.

Pada tahun 1912, Nikola Tesla pernah melakukan eksperimen yang tergolong gila dan berbahaya, ia pernah membuat alat yang membantu siswa yang bodoh agar menjadi cerdas dengan bantuan listrik yang bertegangan tinggi, namun yang mengejutkan hal tersebut dapat diterima dan bisa dibuktikan secara ilmiah oleh William H. Maxwell seorang pengawas sekolah New York City.

05. Nikola Tesla juga sudah memprediksi akan adanya internet dimasa depan

Salah satu bukti Nikola Tesla adalah penemu yang revolusioner adalah ucapannya yang menyebutkan "Koran rumah tangga suatu saat nanti akan dicetak secara nirkabel, langsung ke rumah-rumah". Dia sangat yakin akan prediksi itu hingga pada akhirnya ia mengusulkan skema ini kepada JP Morgan. dia membayangkan bagaimana sebuah sistem komukasi bisa disampaikan secara nirkabel untuk menyampaikan surat kabar, telepon, musik keseluruh dunia.

06. Patung Nikola Tesla di Sillicon Valley yang memancarkan Wi-fi

Sebagai tanda penghormatan pada tahun 2003, patung Nikola Tesla didirikan di Sillicon Valley, Patung ini juga dilengkapi dengan pancaran sinyal Wi-Fi gratis yang bisa digunakan oleh siapapun. Tak hanya itu didalam patung tersebut terdapat kapsul waktu yang akan terbuka secara otomatis pada tahun 2043. Patung ini dibangun atas dasar kampanye yang diusung oleh perusahaan Northern Imagination sebagai tanda penghormatan kepada sang penemu yang jenius Nikola Tesla.

Baca Juga : Sosok Ki Hadjar Dewantara

Kebijakan Kebijakan Politik Era Orde Baru, Politik Dalam dan Luar Negeri Serta Stabilitas dan Kebijakan Ekonomi

Soeharto via donisetyawan.com

Nah, tulisan ini nerusin dari tulisan yang sebelumnya bagaimana proses terbentuknya Orde Baru dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum terjadinya Orde Baru. Ketika Orde Baru resmi berjalan dan pemerintahan Soeharto mulai bekerja, nampak jelas kebijak kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintahan Soeharto. Nah berikut ini kebijakan kebijakan di era Orde Baru, simak yaa.

1. Kebijakan politik era Orde Baru

Pelaksanaan politik Orde Baru diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tonggak munculnya Orde Baru jelas sebagai wujud pelaksanaan Supersemar yang bukan hanya diartikan sebagai kepercayaan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, namun juga kehendak rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 1966, MPRS menyelenggarakan sidang umum yang menerima dan menetapkan Supersemar dalam salah satu kesepakatan, dari 24 ketetapan yang dihasilkannya.

Berikut ketatapan MPRS terkait Supersemar dan perkembangan politik pada saat itu :

• Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yang memperkuat kebijaksanaan presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi/mandataris MPRS Republik Indonesia yang dituangkan dalam Supersemar dan meningkatkan menjadi Ketetapan MPRS.
• Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER). Pemungutan suara dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.
• Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif. Bertujuan membentuk satu persahatan yang baik antara Indonesia dan semua negara di dunia, terutama negara negara di Asia-Afrika atas dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
• Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera yang menggantikan Kabiner Dwikora.
• Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme.

Di hari yang sama pada Sidang Umum MPRS tanggal 20 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di hadapan anggota MPRS berkaitan dengan pemberontakan G30S/PKI. Pertanggungjawaban tersebut berjudul Nawaksara. Kemudian di ganti dengan judul "Pelengkap Nawaksara" setelah presiden melengkapi pertanggungjawabannya pada 10 Januari 1967. Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut akhirnya di tolak oelh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1966. Oleh karna itu, MPRS melaksanakan Sidang Istimewa pada tanggal 7-12 Maret 1967 yang menghasilkan 4 ketetapan yaitu :

• Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto pemegang Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai pejabat presiden hingga dipilihnya presiden oleh MPRS hasil pemilu.
• Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang Peninjauan Kembali Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
• Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi.
• Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Pencabutan Panitia Penelitian Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga menerapkan wajibnya penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) . Sebagaimana kita ketahui bahwa pancasila ditetapkan sebagai falsafah landasan idiil negara Indonesia. Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar negara sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Namun, ide untuk merumuskan setiap pasal tentang apa yang terkandung di dalamnya baru muncul setelah tiga dasawarsa lamanya.

Perumusan P-4 berawal dari dibentuknya sebuah kepanitiaan yang dinamakan Panitia Lima yang beranggotakan lima orang Presiden Soeharto. Antara lain : Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua, Mr Ahmad Subarjo, Prof. Mr. A.G. Pringgodogdo, Prof.  Mr. Sunaryo, dan Mr. A.A Maramis. Pada tanggal 10 Februari 1975, panitia ini menyampaikan hasil kerjanya yang diberi nama "Uraian Pancasila" kepada pers "Uraian Pancasila" ini selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan mempertimbangkan usulan dari berbagai pihak. Setelah mencapai kesepakatan dalam pembahasan, maka hasilnya, dinamakan "Eka Prastya Pancakarsa".

Pada Sidang Umum MPR RI tanggal 11-23 Maret 1978, pemerintah mengajukan "Eka Prastya Pancakarsa" untuk dibahas dan mendapat pengesahan dari MPR. Akhirnya MPR dengan ketetapan No. II/MPR/1978 menetapkannya sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau di singkat P-4.

Tujuan Penataran P-4 adalah membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa Pancasilais atau manusia Pancasilais. Manusia Pancasilais adalah manusia yang dalam keadaan apapun selalu mengamalkan Pancasila secara konsisten dan konsekuen. Konsisten berarti setia kepada apa yang di yakini benar dan adil. Konsekuen berati kemampuan menghadapi konsekuensi atai akibat dari sikap laku dengan tabah, sabar, tawakal, serta bertanggung jawab.

Pada tanggal 1 Oktober 1978, untuk pertama kalinya diadakan penetaran tingkat nasional yang di buka langsung oleh Presiden Soeharto. Penataran itu diikuti oleh para pejabat tinggi negara. Setalah itu, diadakan penataran-penataran tingkat daerah yang diikuti oleh para pejabat daerah dan PNS. Dimana orang yang menatar adalah para pejabat tinggi yang pernah mengikuti penataran tingkat nasional. Begitu seterusnya sampai tingkat penataran paling bawah hinggah seluruh masyarakat Indonesia mendapat penataran P-4.

Sasaran dilakukannya penataran P-4 tidak hanya diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil maupun pejabat-pejabat negara, tetapi juga bagi para pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, dan masyarakat umum. Hal ini disebabkan Pancasila merupakan sistem nilai budaya dan filisofis idiil bangsa Indonesia, yang harus dihayati dan di amalkan oleh segenap rakyat Indonesia. Penataran P-4 ini sering disebut dengan re-ideologi Pancasila.

Pada pelaksanaan program penataran P-4, tidaklah berjalan dengan tanpa hambatan. Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan penataran P-4 tersebut. Hal ini dikarenakan penataran P-4 dianggap sebuah doktrin yang mau tidak mau harus dijadikan dasar pemikiran. Bagi sebagian kelompok, ini dianggap sebagai bentuk pengekangan kebebasan berpikir dan berpendapat atau dengan kata lain kurang demokratis. Setiap organisasi organisasi yang muncuk di Indonesia haruslah menyertakan Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya.

Setiap orang yang dianggap tidak sepaham dengan Penataran Pancasila tersebut pada akhirnya diculik dan dilakukan tindakan terhadapnya. Kaum yang menentang keras pemaksaan penataran P-4 ini, sebagian besar justru berasal dari mahasiswa. Mereka kurang sepakat jika pancasila dipaksakan kedalam setiap jiwa individu bangsa Indonesia. Bagi pemerintah, golongan-golongan tersebut sangat berpotensi membahayakan negara sehingga dapat melakukan tindakan makar.

Tindakan pemerintah ini membuat ketidakpuasan dari para aktivis. Pemerintah Orde Baru semakin tidak populer dan cenderung dianggap diktator oleh para aktivis. Pada kenyataannya, pihak-pihak oposisi pun di tumpas habis, pemerintah berdiri kukuh dengan melarang setiap bentuk kritikan. Tentu hal ini membuat pemerintahan Orde Baru memerintah dengan tanpa dikontrol. Tindakan yang paling keras dilakukan pemerintahan Orde Baru adalah adanya Petrus (Penembak Misterius) dan DOM (Daerah Operasi Militer).

Petrus merupakan pihak yang diutus oleh pemerintah untuk menculik dan menghabisi nyawa para aktivis yang sangat kritis menentang kebijakan pemerintahan Orde Baru. Petrus biasanya di ambil dari kalangan dinas intelejen negara. Banyak aktivis yang tiba-tiba hilang dan ternyata mereka telah dihabisi oleh pemerintah. Pemerintah tidak perlu melakukan persidangan untuk menjerat setiap lawan-lawan politiknya. Cukup dengan penyelidikan intelejen negara hingga orang tersebut benar benar dicurigai sebagai aktivis garis keras, dan langsung dihabisi oleh Petrus.

Sedangkan DOM, merupakan kebijakan pemerintah untuk menerapkan daerah militer bagi daerah-daerah yang dicurigai terdapat banyak kelompok penentang pemerintah. Salah satu daerah korban DOM zaman Orde Baru adalah Daerah Istemewa Aceh. Penerapan DOM  di Aceh telah banyak memakan korban, bahkan banyak nyawa warga sipil melayang. Tentu hal ini sangat melanggar Hak Asasi Manusia.

Diantara peristiwa-peristiwa diluar batas kemanusiaan yang terjadi masa Orde Baru adalah Geger Talangsari, Lampung Berdarah, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Malari, dan Peristiwa Kudatuli. Peristiwa-peristiwa tersebut dilakukan oleh pemerintah karena penentangan terhadap pemerintah. Peristiwa tersebut menguap begitu saja setelah terjadi. Akhirnya, para aktivis melakukan gerakan bawah tanah untuk setiap pergerakannya. Hal ini bertujuan agar gerakannya tidak diketahui oleh pemerintah. Baru setalah era Reformasi gerakan-gerakan ini berani bermunculan secara terang-terangan.

2. Politik luar negeri era Orde Baru

Politik luar negeri Indonesia era Orde Baru adalah politik luar negeri Bebas Aktif. Hal ini mengandung maksud tidak memihak masing-masing blok kekuatan besar pada waktu itu yang dapat berpotensi menimbulkan perang. Blok yang ada adalah Blok Barat milik AS dan sekutunya dengan paham liberal dan Blok TImur milik Uni Soviet dan sekutunya yang berideologi komunis. Sedangkan aktif dengan selalu menjaga perdamaian dunia dengan cara-cara tertentu. Pada masa Orde Lama, sebenarnya politik luar negeri Indonesia juga Bebas Aktif. Namun, pada kenyataannya lebih ke Blok Timur. Berikut langkah-langkah kebijakan pemerintahan Orde Baru di bidang politik luar negeri.

a. Indonesia kembali menjadi anggota PBB
Pada masa pemerintahan Orde Lama, sebenarnya Indonesia telah menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Namun, pada tanggal 1 Januari 1965, pemerintahan Orde Baru memutuskan keluar dari PBB karena permasalahan dengan Malaysia. Pada zaman Orde Baru, Indonesia kembali aktif di keanggotaan PBB. Pada waktu itu, DPR-GR berhasil mendesak pemerintahan agar mau aktif kembali keanggotaan PBB. Indonesia kembali ke PBB secara resmi pada tanggal 28 September 1966. Keanggotaan indonesia di PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik sebagai ketua Majelis Umum PBB saat masa sidang tahun 1974.

b. Mengakhiri konfrontasi dengan malaysia 
Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia sebenarnya terjadi karena Indonesia menganggap jika Malaysia merupakan proyek neokolonisasi Inggris yang ditujukan kepada Indonesia. Selain itu, juga merupakan pangkalan asing yang ditujukan kepada Indonesia. Tentu ini akan mengancam revolusi di Indonesia dan juga menentang New Emerging Force di Asia Tenggara.

Di samping itu, Indonesia juga menentang Malaysia yang akan membentuk negara federasi Malaysia. Upaya penyelesaian konfrontasi dengan Malaysia dilakukan dengan cara diplomasi tanpa kekerasan. Pada waktu itu Filipina adalah negara yang menjadi penengah upaya diplomasi. Pada tanggal 31 Juli - 5 Agustus 1966 di lakukan perundingan yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan menghasilkan tiga dokumen, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunite Bersama.

Untuk mempererat hubungan ketiga negara, dibentuklah forum Maphilindo (Malaysia, Philippine, Indonesia) yang dapat di gunakan untuk memecahkan persoalan ketiga negara. Pada tanggal 11 Agustus 1966, ditandatangani normalisasi hubungan Indonesia Malaysia. Malaysia di wakili oleh Tun Abdul Razak, sedangkan Indonesia diwakili oleh Adam Malik.

Persetujuan tersebut merupakan hasil perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1966. Dengan nama Persetujuan Bangkok. Isi persetujan tersebut ialah :

• Rakyat Sabah dan Serawak akan diberikan kesempatan lagi dalam mengambil keputusan mengenai kedudukan mereka di Malaysia
• Kedua pemerintah (Malaysia dan Indonesia) menyetujui pemulihan hubungan diplomatik
• Menghentikan tindakan-tindakan permusuhan

Dengan adanya Persetujuan Bangkok, diakhirilah politik konfrontasi yang tidak sesuai dengan politik Bebas Aktif Indonesia. Politik yang dilakukan selanjutnya adalah politik hidup bertetangga dan bersahabat baik dengan negara lain.

3. Politik dalam negeri era Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan di era Orde Lama. Pada era Orde Baru, guna menjamin kekuasaannya, Presiden Soeharto memfokuskan pemerintahan pada rehabilitasi dan stabilisasi nasional. Bidang yang menjadi perhatian adalah masalah-masalah perekonomian. Pada tanggal 1 April 1969, dimulailah Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita 1 1967-1974). Fokus dibidang ekonomi ini diikuti dengan penataan dan konsolidasi bidang politik agar tidak mengganggu jalannya pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Proses konsolidasi ini dapat terlihat dengan peristiwa pemilu pertama masa Orde Baru.

Pemilu adalah sarana yang digunakan untuk perpindahan kekuasaan secara damai dan konstitusional bagi sebuah negara demokrasi. Pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Asas pemilihan yang digunakan dalam pemilu tahun 1971 adalah Umum, Langsung, Bebas, dan Rahasia sesuai penjelasan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969.

Pada pemilu tahun 1971 terdapat partai politik pendatang baru, yaitu Golkar. Partai Golkar merupakan partai yang langsung memenangkan suara terbanyak dalam pemilu tersebut. Padahal partai Golkar merupakan partai yang baru. Ada beberapa alasan yang sebenarnya membuat Golkar tidak mengherankan bisa menang dalam pemilu pertama. Pertama, Golkar didukung oleh ABRI dan birokrasi pemerintahan. Kedua, Golkar mengusung isu-isu pembangunan saat berkampanye. Ketiga, keterlibatan ABRI dan Birokrasi pemerintahan dalam pemenangan Golkar. Jadi, tidaklah mengherankan jika pada kenyataannya Golkar menjadi pemenang pemilu.

Baca Juga : Reformasi Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Pada pemilu berikutnya hanya ada tiga partai politik yang akan mengikuti pemilu. Ketiga partai politik ini adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Perampingan jumlah kontestan pemilu ini dikarenakan agar dapat terwujudnya stabilitas politik yang dicita-citakan sejak awal. Selain itu, tentunya mempermudah presiden Soeharto dalam mengendalikan pemerintahan. Golkar sendiri merupakan partai yang menjadi kendaraan politik Orde Baru. Oleh karenanya, sejak pemilu tahun 1977 sampai pemilu 199, hanya ada tiga partai politik yang mengikuti pemilu.

Pada hasil-hasil pemilu zaman Orde Baru jelas sangat terlihat bagaimana dominasi Golkar atas kedua partai lain. Alasan utama jelas karena partai Golkar adalah partai bentukan Orde Baru sebagai kendaraan politiknya, jadi pada setiap pemilu, Golkar selalu menang dan Presiden Soeharto selalu kembali menjabat sebagai presiden.

Dengan sistem semacam ini maka Presiden Soeharto merupakan satu-satunya operator tunggal dalam penataan sistem politik nasional. Beliau menjadi presiden, ketua dewan pembina partai Golkar, dan panglima tertinggi ABRI. Hal ini pula yang menyebabkan beliau dapat berkuasa selama 32 tahun serta dapat melakukan kebijakan apa pun dalam pemerintahan. Presiden Soeharto memang mampu menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta mampu menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan, serta mampu berswasembada beras. Akan tetapi, karena kontrol, beliau dapat melakukan apa pun dalam pemerintahan bahkan untuk kepentingan pribadinya, salah satunya adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

KKN kerap kali dilakukan oleh penguasa Orde Baru ini, khususnya praktek korupsi. Virus inilah yang kemudian menyebar kroni-kroni Presiden Soeharto yang merupakan pejabat-pejabat pemerintah. Pada akhirnya KKN telah membawa bangsa Indonesia ke jurang krisis moneter yang berkepanjangan.

Kebijakan politik lain yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah menepatkan peran ganda ABRI yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI. Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bukan hanya dalam politik dalam pemerintahan, ternyata kedudukan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sektor ekonomi. Banyak anggota ABRI yang menjadi kepala perusahaan BUMN maupun komisaris di berbagai perusahaan swasta. Tentu hal ini memicu anggapan dari rakyat bahwa Dwifungsi ABRI adalah wujud intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat. Adapula yang menafsirkan Dwifungsi ABRI sebagai dwikekuasaan, dan ada juga yang menafsirkannya sebagai dwipengabdian.

4. Kehidupan bidang ekonomi Orde Baru

Pada masa Orde Baru program pemerintahan sepenuhnya diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya untuk menurunkan inflasi. Kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukan tingkat inflasi yang menunjukan tingkat inflasi yang mencapai 650% setahun tidak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan segera. Sang pemegang kekuasaan saat itu, Letjen Jendral Soeharto melakukan berbagai tindakan untuk mencapai stabilisas perekonomian yang meliputi:

• Dibentuknya Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (DSEN) pada tanggal 11 Agustus 1966
• Dimulainya Repelita (Rencanan Pembangunan Lima Tahun) pada tanggal 1 April 1969 sebagai langkah awal pembangunan nasional yang akan dilakukan secara bertahap. 

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dimulai 1 April 1969 dengan menitikberatkan pada sektor pertanian. Dasar pertimbangannya adalah 75% penduduk hidup dari pertanian, 55% produksi nasional dari pertanian dan lebih dari 60% ekspor berasal dari komoditas pertanian.

Pembangunan nasioanal pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum pembangunan jangka panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pemabngunan jangka panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969-1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.

Selain jangka panjang ada juga yang berjangka pendek, yaitu setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap Pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya hasil produsen pertanian sehingga mereka mampu untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, Pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak enam kali.

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai program-program Pelita I sampai Pelita VI. Pemerintah tifak cukup hanya dengan mengandalkan devisa dalam negeri yang berasal dari pajak dan ekspor nonmigas. Selain itu, pemerintah juga mencari bantuan kredit ke luar negeri khususnya IMF (International Monetery Fund). IMF banyak memberikan bantuan dengan bunga yang mencekik.

Dengan suntikan dana yang besar, pemerintah berhasil menjalankan program-program pembangunannya sehingga laju perekonomian bergerak dengan sangat cepat. Akan tetapi, keberhasilan itu hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja, khususnya para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Saat terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1998, Indonesia tidak mampu bertahan dalam gelombang krisis tersebut sehingga menyebabkan tumbangnya rezim Orde Baru.

Nah sampai disini dulu yaa. Jika nanti ada kesempatan, mungkin akan di koreksi ulang dan di tambah lagi tulisan ini. Tulisan dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bermanfaat.

Reformasi Masa Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)

B.J. Habibie image by Wikipedia

B.J. Habibie adalah pengganti langsung setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru. B.J. Habibie pada pemerintahan terakhir Orde Baru merupakan seorang wakil presiden. Setelah Orde Baru tumbang maka beliau yang ditunjuk mengampu jabatan sebagai presiden sebelum diadakan pemilu. Habibie adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang tidak memiliki wakil presiden. Tugas Habibie sangatlah berat karena beliau mengemban amanah reformasi masa transisi dari pemerintahan Orde Baru. Beliau dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Saat naik jabatan presiden, beliau menghadapi situasi Indonesia yang begitu parah, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam pemerintahannya, beliau membuat kabinet beranggotakan 16 menteri yang diambil dari jajaran ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Kabinetnya pimpinannya dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang dilantik 22 Mei 1998.

Dalam bidang perekonomian, Habibie melakukan beberapa tindakan. Hal-hal yang dilakukan Habibie dibidang ekonomi, antara lain:
1. Merekapitulasi perbankan
2. Merekontruksi perekonomian Indonesia
3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
4. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp.10.000.00
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF

Pada masa Presiden Habibie, politik di Indonesia dijalankan dengan cara transparan. Selain itu, Presiden Habibie juga berhasil menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, dapat dikatakan pemilu yang demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada masa pemerintahan Soeharto. Presiden juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Berikut beberapa hal yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie.

a. Kebebasan menyampaikan pendapat
Hal ini diwujudkan dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengadakan rapat-rapat umum dan melakukan demonstrasi. Khusus untuk demonstrasi, hendaknya memberitahu dan mendapat izin dari pihak kepolisian terlebih dahulu. Hal ini berkaitan waktu dan tempat akan dilakukunnya demonstrasi. Perizinan ini mengacu pada UU No. 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Republik Indonesia. Untuk menangani unjuk rasa sendir, kepolisian menggunakan aturan yang berbeda-beda karena belum ada aturan secara khusus yang mengatur masalah ini. Sedangkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

b. Masalah Dwifungsi ABRI
Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, ABRI terus melakukan pembaharuan menyangkut perannya di bidang sosial dan politik. Salah satunya adalah mengurangi jumlah kursi ABRI di DPR yang sebelumnya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain adalah memisahkan POLRI dan ABRI pada tanggal 5 Mei 1999 dan nama ABRI kemudian dihapuskan. Jadi, ABRI pecah menjadi dua, yaitu TNI dan POLRI. TNI sendiri terdiri dari TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, TNI angkatan udara.

c. Reformasi bidang hukum
Pemerintahan Presiden Habibie juga melakukan reformasi di bidang hukum. Hukun di Indonesia di ubah dan disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Hal ini tentu mendapat tanggapan yang sangat positif masyarakat Indonesia. Hukum masa Orde Baru sendiri sangat mengekang kebebasan masyarakat.

d. Sidang Istimewa MPR
Pada perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai masa Habibie, telah dua kali MPR melakukan Sidang Istimewa. Pertama, adalah masa Orde Lama, di mana diselenggarakan tahun 1967 yang menghasilkan pemberhentian Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Sidang Istimewa MPR yang kedua adalah pada masa pemerintahan Presiden Habibie, yaitu pada tanggal 10-13 November 1998. Sidang waktu itu membahas mengenai reformasi di tubuh MPR sendiri. MPR kemudian menghasilkan tiga undang-undang di bidang politik, yaitu sebagai berikut:
1) Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik
2) Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
3) Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR

e. Pemilihan Umum tahun 1999
Pemilihan umum pada masa presiden Habibie dilaksanakan pada tahun 1999. Pemilu ini diharapkan menjadi ajang pesta demokrasi rakyat yang benar-benar demokratis. Presiden kemudian menetapkan tanggal 7 Juni sebagai hari pelaksanaan pemilu tersebut. Selanjutnya lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya, DPR berhasil membuat tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu disahkan tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu, antara lain: undang-undang partai politik, pemilihan umum, dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, serta DPRD. Ketiga undang-undang ini dapat diterima dengan baik dan kemudian bermunculan banyak sekali partai politik. Tercatat muncul tidak kurang dari 112 parpol, namun yang lolos seleksi menjadi peserta pemilu hanya 48 parpol.

Pelaksanaan pemilu diatur oleh sebuah lembaga yang bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum). Anggota KPU terdiri dari wakil pemerintah, maupun wakil parpol. Pada hari pelaksanaan pemilu pun berjalan dengan lancar dan aman, bahkan sampai selesai perhitungan suara juga lancar dan aman. Hasil pemilu pun dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hasil lima besar pemilu waktu itu, diantaranya PDI Perjuangan, Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

f. Sidang Umum MPR hasil pemilu 1999
Setelah KPU berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka segera MPR mengadakan Sidang Umum pada tanggal 1-21 Oktober 1999. Pada sidang itu Amien Rais dikukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung dikukuhkan menjadi ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dangan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain, dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan itu, Habibie tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden kembali. Pada pemilhan presiden, ada tiga calon yang di ajukan fraksi-fraksi di MPR, yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Izha Mahendra, namun kemudian Yusril Izha Mahendra mengundurkan diri pada tanggal 20 Oktober 1999.

Baca Juga : Reformasi Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyhono

Dari hasil voting pemilihan presiden, yang menang adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tanggal 21 Oktober 1999, dilaksanakan pemilihan wakil presiden dengan calon Megawati Soekarnoputri. Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri akhirnya menjadi pasangan presiden dan wakil presiden setelah pemerintahan Habibie. Pada tanggal 25 Oktober 1999, kedua pasangan ini membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

g. Lepasnya Timor Timur dari NKRI
Perubahan politik yang terjadi di Indonesia pasca Orde Baru membuka babak baru bagi penyelesaian masalah Timor Timur. Presiden Habibie menawarkan Otonomi luas bagi rakyat Timor Timur. PBB dan Portugal menyambut baik usulan ini. Pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timor Timur yang membuka jalan sekitar 800.000 rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Jika paket itu diterima , maka Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari NKRI, namun jika ditolak, maka Timor Timur akan merdeka.

Jajak pendapat dilakukan pada tanggal 31 Agustus 1999. Sekjen PBB Kofi Annan mengumumkan hasil jajak pendapat 4 hari lebih cepat dari yang dibicarakan banyak pihak. Tanggal 4 September 1999, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Kofi Annan mengumumkan bahwa 78% rakyat Timor Timur menolak paket otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia. Hanya 21,5% yang menerima hal tersebut. MPR kemudian mengesahkan hasil jajak pendapat tersebut pada tanggal 19 Oktober 1999. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari NKRI. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.

Peristiwa lepasnya Timor Timur ini oleh masyarakat Indonesia dianggap kesalahan terbesar dalam pemerintahan Habibie. Seharusnya Habibie sebagai presiden mampu mempertahankan Timor Timur, padahal saat beliau di angkat sebagai presiden telah di ambil sumpahnya agar mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, pertanggung-jawaban beliau di akhir jabatannya pada sidang Paripurna MPR di tolak sehingga tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden kembali.

Sumber: KTSP Semester 1 Sejarah IPA TUNTAS

Mundurnya Presiden Soeharto dan Runtuhnya Kekuasaan Orde Baru di Indonesia

aksi pendemo pada saat masa akhir Orde Baru via studdmaster.blogspot.co.id

Krisis moneter yang di alami bangsa Indonesia pada masa Orde Lama. Pada akhirnya terjadi juga di akhir-akhir pemerintahan Orde Baru. Hal ini memicu berbagai demonstrasi menuntut perbaikan ekonomi dari berbagai pihak. Lebih dari itu, krisis moneter tersebut ternyata menjalar ke krisis-krisis lainnya sehingga dinamakan krisis multidimensional.

1. Kondisi kehidupan bangsa di akhir Orde Baru

Krisis moneter di Indonesia sesungguhnya di awali dengan krisis yang terjadi di Thailand terlebih dahulu pada awal Juli 1997. Di Indonesia, krisis moneter menyebabkan merosotnya nilai tukar rupiah, peningkatan jumlah pengangguran, dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Hal ini di sikapi pemerintah dengan menaikkan harga BBM. Tentu saja hal ini memicu ketidakpuasan rakyat karna kenaikkan BBM diikuti oleh naiknya bahan-bahan kebutuhan pokok. Dengan dipelopori golongan mahasiswa, terjadilah aksi demo di berbagai kota di Indonesia.

Pada awal tahun 1997, yaitu menjelang pemil, sebenarnya telah terjadi banyak demonstrasi menuntut agar Presiden Soeharto tidak dicalonkan kembali menjadi presiden pada waktu pemilihan. Namun, hal ini tidak digubris oleh para elit politik yang duduk di kursi MPR. Hal ini semakin memicu ketidakpuasan rakyat yang dimotori mahasiswa. Pada tanggal 16 Januari 1998, lebih dari 500 mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di kampus ITB, aksi ini kemudian menjalar pada gerakan mahasiswa secara nasional. Pada prinsipnya, mereka menuntut tiga hal, yakni turunkan harga kebutuhan pokok, hapuskan monopoli KKN yang semakin merebak, dan suksesi kepemimpinan nasional.

Puncak kemaran mahasiswa terjadi ketika Soeharto di lantik kembali menjadi presiden Indonesia periode 1998-2003, apalagi ini diikuti oleh tampilnya keluarga dan kroninya dalam pemerintahan. Aksi mahasiswa di kala itu menjadi semakin gencar dan membrutal. Tuntutan turunkan harga kemudian dapat diartikan pula turunkan Soeharto. Hal ini kemudian disebut dengan gerakan Reformasi.

2. Ketidakpuasan rakyat terhadap Orde Baru

a. Dominasi Golkar dalam perpolitakan nasional
Pemilu merupakan pesta demokrasi. Namun, hal ini sepertinya tidak dirasakan pada era Orde Baru. Sebanyak enam kali pemilu yang di lakukan di era Orde Baru, hanya pemilu pertama yang berkontestan 10 partai, selanjutnya hanya 3 partai termasuk penguasa. Dari awal pemilu Orde Baru, kesemuanya dimenangkan oleh Golkar yang selalu memperoleh suara mutlak. Hal ini karena semua elemen pemerintah (pegawai negeri diharuskan memilih Golkar dalam pemilu). Bahkan di tahu 1997, Golkar memperoleh suara sangat mutlak.
b. Tidak meratanya hasil pembangunan
Pembangunan di Indonesia ternyata hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja. Daerah-daerah luar Jawa ternyata masih tertinggal, seperti di Kalimantan Timur, Riau, Papua, dan Daerah Istimewa Aceh. Padahal daerah-daerah tersebut menyumbang devisa yang cukup besar bagi negara. Selain itu, pembangunan hanya dirasakan oleh sekolompok kecil golongan yang tentunya dekat dengan kekuasaan.
c. Rapunya sistem kekuasaan Orde Baru
Sistem kekuasaan Orde Baru yang berkembang adalah sistem sentralik militeristik. Hal ini berarti semua pemerintahan berpusat pada satu kekuasaan, yaitu presiden. Ini menyebabkan kemampuan dan potensi daerah cenderung diabaikan. Tentu paham paternalistik ini membuat hubungan yang tidak wajar antara masyarakat dengan negara. Hal ini pula yang menyebabkan budaya KKN dapat tumbuh dengan suburnya.

3. Mundurnya presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru

a. Demonstrasi mahasiswa
Desakan atas pelaksanaan Reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan kelompok pro-Reformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat dan menyebabkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian, demonstrasi terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi ini juga berakhir bentrok, bahkan menewaskan seorang mahasiswa bernama Mozez Gatotkaca
b. Peristiwa Trisakti
Tuntutan mundurnya Presiden Soeharto semakin gencar disuarakan di berbagai daerah. Pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak saat domonstrasi. Mereka adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, dan Hafidi Royan. Peristiwa ini mengundang simpati tokoh Reformasi dan mahasiswa Indonesia.
c. Kerusuhan Mei 1998
Penembakan mahasiswa Trisakti menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Sementara itu, pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi semakin meluas. Bahkan, para mahasiswa mulai menduduki gedung-gedung pemerintah pusat dan daerah. Puncaknya adalah pendudukan Gedung DPR/MPR oleh para mahasiswa. Akhirnya, hal ini membuat ketua DPR/MPR Harmoko meminta presiden untuk segera mengundurkan diri. Presiden sendiri berjanji akan mempercepat pemilu yang di nyatakan setelah mengundang tokoh-tokoh nasional, seperti Nurcholis Madjid dan Gus Dur ke Istana Negara. Akan tetapi, hal ini tidak mendapat sambutan baik dari rakyat.
d. Pengunduran diri Presiden Soeharto
Pada dini hari tanggal 21 Mei 1998, Amien Rais selaku ketua pengurus pusat Muhammadiyah menyatakan "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru". Ini beliau lakukan setelah mendengar kepastian dari Yusril Izha Mahendra. Akhirnya pada pukul 09.00 WIB, presiden membacakan pernyataan pengunduran dirinya.

4. Kondisi kehidupan bangsa pasca Orde baru

Kondisi bangsa Indonesia pasca pengunduran presiden Soeharto dapat dikatakan tidak teratur. Reformasi yang didengung-dengungkan telah membuat masyarakat bersifat anarkis. Kebebasan masyarakat dari kekuasaan Orde Baru menjadi kebablasan. Berbagai aksi penjarahan tokoh, aksi kebrutalan, tindakan melawan hukum telah menjadi pembenaran terhadap pelampiasan kemarahan rakyat. Beban yang di tanggung pemerintah barupun cukup berat. Krisis moral adalah masalah kedua yang harus dihadapi setelah krisis ekonomi.

Baca Juga : Keberhasilan Revolusi Hijau Orde Baru

Kondisi yang carut marut ini tentu bukan tanggapan yang seharusnya dibenarkan dalam menanggapi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Ketidakadilan tidak harus ditanggapi dengan hal yang buruk pula. Namun, sikap radikal ini nyatanya telah mampu menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Akan tetapi, permasalahannya adalah mau di bawa kemana bangsa dan negara Indonesia ini setelah tumbangnya Orde baru. Apakah pemerintahan yang baru tidak akan "gila kekuasaan" seperti yang di anggap ada pada pemerintahan Orde Baru. Pada kenyataannya, Reformasi seolah hanya sebuah ritual kerusuhan dan penggulingan suatu rezim kekuasaan. Tidak ada kemajuan yang berarti yang dapat di capai di era Reformasi ini. Lalu pertanyaannya adalah sampai kapankah kondisi ini akan terus berlangsung. Apakah negeri ini akan selalu tertinggal dan dimanfaatkan oleh bangsa lain.

Reformasi bukanlah perkara mudah. Selama masih ada orang orang yang berpandangan sempit memikirkan diri sendiri, reformasi tidaklah dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Reformasi bukanlah gerakan perubahan dari segelintir orang, namun hal ini adalah sebuah gerakan yang harus didukung oleh semua elemen bangsa Indonesia. Bagaimana sistem pemerintahan kita dapat berjalan lebih baik jika budaya mementingkan diri sendiri masih mangakar di kehidupan kita. Kita para generasi muda seharusnya mampu merenungkan hal tersebut, karena di tangan kitalah negara ini kelak akan di serahkan.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan pasca Orde Baru saat ini mulai stabil. Masih banyak perubahan-perubahan aturan yang dilakukan pasca runtuhnya Orde Baru, Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dinamakan Reformasi sejak tahun 1998. Akan tetapi perubahan itu hanyalah bersifat formalitas belaka karena tidak ada kesungguhan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik.

Berbagai sumber, semoga bermanfaat ya